PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA: November 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan pesisir merupakan salah satu wilayah ekonomi yang sangat penting dewasa ini hal ini disebabkan karena sekitar 80 persen kegiatan ekonomi Indonesia terkait dengan wilayah ini, seperti perikanan dan pelabuhan, pergudangan, industri, kepariwisatawaan, dan pertanian. Disamping itu, sebagian besar penduduk di wilayah pesisir memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara memanfaatkan sumberdaya alam di wilayah pesisir baik sebagai petani sawah, nelayan maupun petani tambak. Hal ini dapat dimengerti, menguat secara alami wilayah pesisir memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah ruah. Kawasan pesisir memerlukan perlindungan dan pengelolaan yang tepat dan terarah. Keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup menjadi tujuan akhir yang berkelanjutan.Telah banyak pembahasan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan perairan pesisir. Wilayah pesisir sebagai daerah peralihanantaraekosistem darat dan laut memiliki karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi yang unik dan layak untuk dipertahankan. keanekaragaman potensi sumber daya alam di wilayah pesisir merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat pesisir. Pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir tentunya akan melibatkan beberapa pihak terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang seyogianya dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sumber daya pesisir dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional. Luas wilayah pesisir Indonesia dua per tiga dari luas daratan dan garis pantainya 95.161 kilometer atau terpanjang kedua di dunia. Dengan berbagai kekayaaan keanekaragaman hayati dan lingkungan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang serbesar-besarnya kepada semua stakeholders’ terutama masyarakat pesisir, dan menimbulkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi.

Daerah pesisir adalah jalur tanah darat/kering yang berdampingan dengan laut, dimana lingkungan dan tata guna lahan mempengaruhi secara langsung lingkungan ruang bagian laut, dan sebaliknya.Daerah pesisir adalah jalur yang membatasi daratan dengan laut atau danau dengan lebar bervariasi. Wilayah pesisir dan lautan merupakan bagian dari lingkungan hidup yang berpotensi besar dalam menyediakan sumberdaya kehidupan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan panjang pantai 81.000 Km dan memiliki 17.504 buah pulau yang dua per tiga dari wilayah tersebut berupa laut. Dari data tersebut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang cukup besar, paling tidak menghasilkan sumberdaya ikan lebih kurang 6,17 juta ton per tahun yang berasal dari perikanan ditangkap. Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki keunikan ekosistem, dunia memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, khususnya di bidang lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Secara historis, kota-kota penting dunia bertempat tidak jauh dari laut. Alasannya, kawasan ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, serta memudahkan terjadinya perdagangan antar daerah, pulau dan benua. Selain itu, wilayah pesisir juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut ke darat, yaitu dengan keberadaan hutan mangrove.

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana melakukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyaraka. Disamping itu juga untuk mengetahui manfaat, masalah dan konsep pengelolaan wilayah pesisir itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia mencakup :

· Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia,

· Perairan Kepulauan, adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai,

· Perairan Pedalaman adalah semua peraiaran yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk didalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup

Menurut Dayan, perairan pedalaman adalah perairan yang terletak di mulut sungai, teluk yang lebar mulutnya tidak lebig dari 24 mil laut dan di pelabuhan. Karakteristik umum dari wilayah laut dan pesisir dapat disampaikan sebagai berikut :

· Laut meruapakan sumber dar “common property resources” (sumber daya milik bersama), sehingga kawasan memiliki fungsi public/kepentingan umum.

· Laut merupakan “open access regime, memungkinkan siapa pun untuk memanfaatkan ruang untuk berbagai kepentingan.

· Laut persifat “fluida”, dimana sumber daya (biota laut) dan dinamika hydrooceanography tidak dapat disekat/dikapling.

· Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki trografi yang relative mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan.

· Pesisir merupakan kawasan yang akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Wilayah laut dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Disamping itu, fakta-fakta yang telah dikemukakan beberapa ahli dalam berbagai kesempatan, juga mengindikasikan hal yang serupa. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah :

· Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan dating.

· Secara administratif kurang lebih 42 Daerah Kota dan 181 Daerah Kabupaten berada di pesisir, dimana dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah otonomi tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengolahan dan pemanfaatan wilayah pesisir.

· Secara fisik, terdapat pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi yang tersebar mulai dari Sabang hingga Jayapura, dimana didalamnya terkandung berbagai asset sosial (Social Overhead Capital) dan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi dan financial yang sangat besar.

· Secara ekonomi, hasil sumberdaya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap pembentuka PDB nasional sebesar 24% pada tahun 1989. Selain itu, pada wilayah ini juga terdapat berbagai sumber daya masa depan (future resources) dengan memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum dikembangkan secara optimal, antara lain potensi perikanan yang saat ini baru sekitar 58,5% dari potensi lestarinya yang termanfaatkan.

· Wilyah pesisir di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen (exporter) sekaligus sebagi simpul transportasi laut di Wilayah Asia Pasifik. Hal ini menggambarkan peluang untuk meningkatkan pemasaran produk-produk sektor industri Indonesia yang tumbuh cepat (4%-9%)

· Selanjutnya, wilayah pesisir juga kaya akan beberapa sumber daya pesisir dan lauatan yang potensial dikembangkan lebih lanjut meliputi

a. pertambangan dengan diketahuinya 60% cekungan minyak,

b. perikanan dengan potensi 6,7 juta ton/tahun yang tersebar pada 9 dari 17 titik penangkapan ikan di dunia,

c. pariwisata bahari yang diakui duniadengan keberadaan 21 spot potensial, dan

d. keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (natural biodiversity) sebagai daya tarik bagi pengembangan kegiatan “ecotaurism”.

· Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat biodiversity laut tripis dunia kerena hamper 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia.

· Secara politik dan hankam, wilayah pesisir merupakan kawasan perbatasan antar Negara maupun antar daerah yang sensitive dan memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Luas wilayah pesisir Indonesia dua per tiga dari luas daratan dan garis pantainya 95.161 kilometer atau terpanjang kedua di dunia (Muttaqiena dkk, 2009). Pada masa Orde Baru, pengaturan wilayah pesisir dan laut lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 1992 tentang Penataan RUang Pasal 9 ayat 2 dimana dinyatakan bahwa wilayah lautan wilayah udara diatur secara terpusat menurut undang-undang. Namun dimasa reformasi dengan kelahiran Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota memiliki kewenangan mengatur wilayah perairan yang ada di wilayahnya sejauh 4 mil dari garis Pantai.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan kewenangan daerah di wilayah laut adalah :

• Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut

• Pengaturan kepentingan administratif

• Pengaturan ruang

• Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah

• Bantuan penegakan keamanandan kedaulatan Negara.

Yang termasuk wilayah laut Daerah Propinsi adalah sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan. Sedangkan wilayah laut Daerah Kabupaten dan Kota adalah sepertiga dari wilayah laut Daerah Propinsi. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka daerah pesisir merupakan kewenangan dari Daerah Kabupaten dan Kota.

Daerah pesisir sebagai transisi dari ekosistem darat dengan ekosistem darat ekosistem alut berada dalam kewenagan daerah di bidang kelautan. Sesuai dengan Undang-Undang 22/1999 yang menyatakan bahwa wilayah laut dari Kabupaten/Kota adalah sepertiga dari wilayah laut Propinsi berarti sepanjang 4 (empat) mil laut dari garis pantai, maka wilayah pesisir berada dalam kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota setempat.

Selain itu juga diterbitkan Undang-Undang Nomor 2007 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai Negara kepulauan, wilayah pesisir dimiliki oleh seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia pada tahun 2002, sebanyak 219 Kabupaten/Kota (68%) diantaranya memiliki wilayah pesisir. Kabupaten/Kota di Indonesia masing-masing memiliki karakteristik fisik wilayah pesisir yang satu sama lain berbeda didalam pengelolaan wilayah pesisir. Akan tetapi hingga akhir 2004, perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah lebih banyak bersifat sektoral.

Perlindungan dan Pengelolaan kawasan pesisir terpadu bertujuan untuk, pelestarian dan pengendalian sumberdaya alam dengan melaksanakan perencanaan terpadu dari berbagai aspek dan sektor sehingga dapat mendukung pembangunan pesisir berkelanjutan. Asas pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi paradigma utama dalam khasanah dunia pengelolaan wilayah pesisir (Kay, 1999). Pembangunan pesisir berkelanjutan memiliki makna pemeliharaan keseimbangan antara kewajiban dan tanggung jawab terhadap fungsi lingkungan hidup sesuai dengan tujuan pengelolaan perairan pesisir untuk perwujudan kesejahteraan dan mutuhidup manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pemeliharaan keseimbangan lingkungan membutuhkan perencanaan pemanfaatan yang efektif terhadap sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir. Dalam Undang-undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWP PPK) disebutkan bahwa tujuan utama dari pengelolaan pesisir terpadu adalah untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional, dengan tidak mengorbankan kelestarian sumberdaya pesisir di dalam memenuhi kebutuhan baik untuk generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Dalam pengelolaan wilayah pesisir tepadu (integrated coastal management) kata kunci “terpadu” merupakan solusi terhadap penyelesaian permasalahan pesisir yang kompleks. Keterpaduan didalam pengelolaan pesisir mencakup keterpaduan ekologis, keterpaduan sektor, keterpaduan berbagai disiplin ilmu dan keterpaduan stake holder.

Keterpaduan ekologis memiliki pengertian adanya keterkaitan antara lingkungan daratan dan lautan yang ada disekitarnya. Berbagai kegiatan di darat dan laut, seperti industri, pertanian, perikanan, pariwisata, perhubungan laut, pertambangan, dan pengembangan kota, memberikan kontribusi ke perairan pesisir dan mempengaruhi kualitas perairannya. Secara ekologis terdapat empat persyaratan utama yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan, yaitu keharmonisan spasial, pemanfaatan sumberdayaalam secara optimal dan berkelanjutan, pembuangan limbah sesuai dengan kapasitas asimilasi lingkungan, desain serta pembangunan prasarana dan sarana sesuai dengan karakteristik serta dinamika ekosistem pesisir dan lautan (Dahuri, 1996).

Belawan adalah salah satu kecamatan yang ada dikota medan,dimana dikecamatan belawan ini masih banyak sekali permasalahan-permasalahan ,contonya didaerah-daerah pesisir dimana permasalahan yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakatnya,dari makalah yang kami buat,kami membahas tentang kecamatan belawan, dimana disini kami membuat study kasusnya adalah tiga kelurahan yang ada dikecamatan belawan tersebut antara lain adalah Kelurahan Bahari, Kelurahan Belawan II, Dan Kelurahan Bagan Deli.

Banyak permasalahan yang terjadi ,antara lain adalah pengembangan potensi,dimana biasanya didaerah pesisir mata pencaharian bersifat monoton (sejenis),dimana peningkatan erekonomian masyarakat disni setiap tahunnya peningkatannya sangat lah minin,atau bisa juga tidak terjadi peningkatan,atau menurun,oleh sebab itu disini kami mengidentifikasi apa-apa saja yang mengakibatkan terjadinya permasalahan itu.

Menurut Kay dan Alder pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Departemen Kelauatan dan Perikanan dalam rancangan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu mendefenisikan wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan kea rah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan. Wilayah pesisir memilikinilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan.

Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi “nilai” wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir.

Walaupun kelurahan bahari tidak terlalu dekat dengan wilayah perairan pesisirnya,tetapi bisa dikatakan bahwa perekonomian kelurahan bahari ini sudah sangat berpengaruh terhadap laut,dimana sebagian besar masyarakat daerah pesisir ini banyak yang menggantungkan dirinya terhadap Sumber Daya Alam yang ada dilaut.

Begitu juga kelurahan belawan 2 walaupun termasuk permukiman yang sangat padat,kondisi ingkungan yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan, dimana kelurahan ini sangat sering terjadi banjir,diakibatkan drainase yang kurang bagus.belawan 2 juga adalah dimana jumlah pendudukya sangatlah banyak diantara kelurahan-kelurahan lainnya,oleh karena itu ketersediaan lahan yang ada sangat berpengarh terhadap jumlah penduduk dan berpengaruh terhadap rusaknya lingkungan yang ada disekitarnya

Dengan banyaknya pelabuhan-pelabuhan kapal dikelurahan bagan deli,tidak bias di asingkan lagi bahwa didaerah pesisir pasti ada terdapat permukiman kumuh,itulah yang saat ini terjadi di seluruh inidonesia,daerah-daerah pesisir di seluruh Indonesia ini mau tidak mau pasti kita akan menemukan yang namanya permukiman kumuh.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dan dibahas dalam makalah ini adalah :

a. Bagaimanakah karakteristik ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan medan belawan ?

b. Apakah potensi sumber daya alam sudah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat kecamatan medan belawan ?

c. Bagaimanakah hubungan potensi sumber daya alam dengan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan medan belawan ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :

a. Mengidentifikasi karakteristik ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan medan belawan.

b. Mengidentifikasi apa saja potensi sumber daya alam dan manfaat sumber daya alam terhadap masyarakat dikecamatan medan belawan.

c. Mengidentifikasi hubungan potensi sumber daya alam dengan ekonomi masyarakat dikecamatan medan belawan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari makalah ini adalah :

a. Sumber daya alam yang dianalisis hanya 3 kelurahan di kecamatan medan belawan yaitu Kelurahan Bahari, Kelurahan Belawan II, Dan Kelurahan Bagan Deli.

b. Hanya mencari tahu apa saja potensi sumber daya alam yang terdapat di kecamatan medan belawan II.

c. Mengidentifikasi permasalahan serta mencari solusi dari potensi yang ada di kecamatan medan belawan II

1.5 Ruang Lingkup materi

Ruang lingkup dari kegiatan pesisir ini akan dilaksanakan di kecamatan medan belawan, dengan mengidentifikasi dan menganalisis data-data Adapun yang menjadi Ruang Lingkup materi untuk tugas pesisir ini adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis data – data yang diperoleh dari sumber kecamatan setempat.

2. Menganalisis wilayah tersebut secara langsung dengan melakukan survey dan observasi terhadap masyarakat penduduk Kecamatan Medan Belawan.

3. Mengientifikasi potensi sumber daya alam yang terdapat di kecamatan medan belawan dan menganalisis kecukupan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat.

Kecamatan medan belawan ini memiliki luas sekitar 21,82 km ².kecamatan medan belawan ini mempunyai 6 kelurahan,yaitu kelurahan belawan pulau sicanang, kelurahan belawan bahagia, kelurahan bahari, kelurahan belawan II, kelurahan bagan deli, kelurahan Belawan I. Dan Pembahasan Yang Akan Kami jelaskan di dalam makalah ini hanya 3 kelurahan yaitu Kelurahan Bahari, Kelurahan Belawan II, Kelurahan Bagan Deli.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metodologi Pengumpulan Data

1.6.1.1 Pengumpulan Data Primer

Selain mengumpulkan data-data sekunder juga dilakukan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer pada dasarnya juga dilakukan dengan menggunakan metoda-metoda antara lain:

1. Wawancara

Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengmbilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepadaseseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (checklist) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviwer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat Tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung (Patton dalam poerwandari, 1998)

Kerlinger (dalam Hasan 2000) menyebutkan 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara :

a. Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh interviewer dengan memberikan penjelasan.

b. Fleksibel, pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.

c. Menjadi stu-satunya hal yang dapat dilakukan disaattehnik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Menurut Yin (2003) disamping kekuatan, metode wawancara juga memiliki kelemahan, yaitu :

a. Retan terhadap bias yang ditimbulkan oleh kontruksi pertanyaan yang penyusunanya kurang baik.

b. Retan terhadap terhadap bias yang ditimbulkan oleh respon yang kurang sesuai.

c. Probling yang kurang baik menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang akurat.

d. Ada kemungkinan subjek hanya memberikan jawaban yang ingin didengar oleh interviwer.

2. Observasi

Untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan kondisi faktual lapangan maka dilakukan metoda observasi lapangan yaitu melakukan peninjauan langsung kelokasi wilayah studi/lapangan.

Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memehami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian di lihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

1.6.1.2 Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data sekunder dari berbagai instansi atau dari laporan beberapa instansi terkait. Yaitu Badan Pusat Statistik ( BPS ) Sumatera Utara. Data-data sekunder yang telah dikumpulkan pada tahap ini yaitu data: Kecamatan Medan Sunggal Dalam Angka yakni 5 tahun terakhir ( dari tahun 2009 – 2014 ).

1.7 Sistematika Penyajian

Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap, maka isi dari laporan ini, disajikan dalam 5 (lima) bab dengan garis besar isi setiap bab dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, ruang lingkup wilayah study dan sistematika penyajian laporan.

Bab II LANDASAN TEORI

Bab ini akan dibahas mengenai pengertian – pengertian dan Landasan Hukum tentang wilayah pesisir.

Bab III KARAKTERISTIK KECAMATAN MEDAN BELAWAN II

Bab ini akan membahas akan kondisi wilayah perencanaan yaitu Kecamatan Medan Belawan, baik dari segi fisik geografis, sosial, kependudukan serta ketersediaan fasilitas dan utilitas.

Bab IV ANALISA

Menguraikan tentang analisa peran dan fungsi Kecamatan Medan Belawan II, analisa fisik, analisa sosial kependudukan, analisa ekonomi, analisa ketersediaan fasilitas dan utilitas kecamatan Medan Belawan, serta yang terdapat pada Kecamatan Medan Belawan.

Bab V KESIMPULAN

Bab ini membuat rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan memuat rekomendasi kepada pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Defenisi Wilayah Pesisir

2.1.1 Wilayah Pesisir Dan Pantai

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Definisi kawasan pesisir dari pendekatan ekologis adalah daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat laut seperti angin laut, pasang surut dan intrusi air laut Sedangkan batas ke arah laut mencakup bagian perairan pantai sampai batas terluar dari paparan benua yang masih dipengaruhi oleh proses alamiah yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya penggundulan hutan, pencemaran industri/domestik, limbah tambak, atau penangkapan ikan. Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (continental shelf).

Pantai adalah bagian daratan yang terdekat dengan laut. Perbatasan dataran dengan laut seolah-olah membentuk suatu garis yang disebut garis pantai. Keadaan dan bentuk pantai berbeda pada setiap tempat. Sedangkan Pengertian Pesisir adalah bagian permukaan bumi yang terletak antara pasang naik dan pasang surut. Pada waktu pasang naik, pesisir tertutup oleh air laut dan pada waktu surut nampak berupa daratan. oleh karna itu pesisir sama panjangnya dengan pantai.

Perbedaan pantai dan pesisir. Jika diatas dikatakan bahwa pesisir memiliki panjang yang sama dengan pantai tetapi lebar pesisir tidak sama untuk semua pantai, tergantung kepada jenis pantainya. Pada pantai-pantai yang sangat landai lebar pesisir dapat mencapai beberapa puluh meter sedangkan pada waktu surut, pesisir nampak terbentang memanjang sepanjang pantai dan merupakan bentangan pasir yang indah sehingga dapat dijadikan objek wisata. Pada Pantai-pantai yang curam lebar pesisir sangat sempit karena ketika pasang naik, air laut tertahan oleh dinding pantai sehingga tidak dapat mengalir jauh ke daratan.

Definisi wilayah seperti diatas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi. Selain mempunyai potensi besar wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem perairan pesisir (Dahuri et al., 1996).

Menurut Dahuri et al. (1996), hingga saat ini masih belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (coast line), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas (boundaries) yaitu batas yang sejajar garis pantai (long shore) dan batas yang tegak lurus garis pantai (cross shore). Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat suatu wilayah pesisir ditetapkan dalam dua macam, yaitu wilayah perencanaan (planning zone) dan batas untuk wilayah pengaturan (regulation zone) atau pengelolaan keseharian (day-to-day management).

Batas wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan dimana terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata terhadap lingkungan dan sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan, sehingga batas wilayah perencanaan lebih luas dari wilayah pengaturan. Dalam day-to-day management, pemerintah atau pihak pengelola memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan atau menolak izin kegiatan pembangunan. Sementara itu, bila kewenangan semacam ini berada di luar batas wilayah pengaturan (regulation zone), maka akan menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pengelola wilayah pesisir dalam regulation zone dengan instansi/lembaga yang mengelola daerah hulu atau laut lepas

2.1.2 Sumber Daya Alam ( SDA)

Pengertian Sumber Daya Alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia, misalnya: tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba (jasad renik).

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau, sehingga sering disebut dengan negara seribu pulau. Dari banyaknya pulau yang ada, banyak pula potensi alam yang ada di Indonesia, salah satunya potensi sumber daya alam wilayah pesisir pantai. Dengan banyaknya pulau di Indonesia, maka wilayah pesisirnya pun banyak. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di wilayah pesisir pantai, diantaranya adalah : hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan perikanan. Namun masalahnya, potensi yang dimiliki wilayah pesisir ini, tidak bisa dikembangkan dengan baik oleh warga sekitar atau oleh pihak yang berwenang. Wilayah pesisir ini perlu dikembangkan, karena banyak manfaat dan keuntungan yang bisa didapatkan tidak hanya dari segi ekonomi, dari segi sosial juga apabila kita bisa mengembangkan sumber daya alam wilayah pesisir dengan baik. Selain itu juga untuk merubah pandangan masyarakat luar wilayah pesisir, terhadap masyarakat pesisir yang dianggap masyarakat yang kumuh dan tidak memperhatikan lingkungannya.

Karena wilayah pesisir memiliki potensi yang besar dalam rangka untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pesisir, dan juga nama Indonesia di mata asing. Contohnya, panorama wilayah pesisir bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan wisatawan asing untuk datang ke salah satu wilayah pesisir yang ada di Indonesia. Dengan adaya objek wisata yang ada di wilayah pesisir, maka masyrakat sekitar akan berbenah diri untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada di sana, melalui inisiatif daerah sekitar ataupun dari pemerintah.

Potensi pembangunan yang terdapat di kawasan pesisir secara garis besar terdiri dari tiga kelompok :

• Sumber daya dapat pulih

• Sumber daya tak dapat pulih

• Jasa-jasa lingkungan

Sumber Daya Dapat Pulih

Terbagi atas tiga macam antara lain :

• Hutan Mangrove

• Terumbu karang

• Rumput Laut

• Sumber daya yang Tidak Dapat Pulih

Sumber daya yang tidak dapat pulih terdiri dari seluruh mineral dan geologi, yang termasuk kedalamnya antara lain minyak gas, batu bara, emas, timah, nikel, bijh besi, batu bara, granit, tanah liat, pasir, dan lain-lain. Sumber daya geologi lainnya adalah bahan baku industri dan bahan bangunan, antara lain kaolin, pasir kuarsa, pasir bangunan, kerikil dan batu pondasi.

• Jasa-Jasa Lingkungan

Jasa-jasa lingkungan yang dimaksud meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan parawisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan lindung, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi fisiologis lainnya.

• Sumber Daya Wilayah Pesisir

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumber daya pesisir. Ekosistem dapat bersifat alami atau pun buatan (man-made). Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain: terumbu karang (coral reefs), hutan mangrofe, padang lamun (sea grass), pantai berpasir (sandy beach), formasi pes-caprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa: tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri dan kawasan permukiman. Sumber daya di wilayah pesisir terdiri dari sumber daya alam yang dapat pulih dan sumber daya yang tidak dapat pulih, sumber dayaalam yang dapat pulih antara lain: sumber daya perikanan (plalnton, bentos, ikan dll),rumput laut (seaweed), padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang. Sedangkan sumber daya yang tak dapat pulih antara lain: mencangkup minyak bumi d an gas,biji besi, pasir, timah, bauksit, dan mineral serta bahan tambang lainya.

Potensi Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Potensi pembangunan yang terdapat di pesisir dan lautan secara garis besar terdisi dari tiga kelompok:

• Sumber daya dapat pulih (renewable resource)

• Sumber daya tak dapat pulih (non-renewable resource)

• Jasa-jasa lingkungan (environmental service)

2.1.3 Fungsi Wilayah Pesisir

Dilihat dari berbagai potensinya, wilayah pesisir sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia/ human survival. Namun pada dasarnya, ekosistem pesisir memiliki fungsi utama secara hidrobiologis. Selain itu, fungsi lain yang sangat dirasakan yaitu dalam hal ekonomi karena aspek sumberdaya alamnya yang sangat berlimpah sehingga dapat dimanfaatkan baik dalam bentuk praiwisata maupun eksploitasi. Millenium Ecosystem Assessment (MEA) mengidentifikasi empat fungsi penyediaan utama dari ekosistem pesisir:

fungsi penyediaan barang dan jasa (misalnya sumber makanan, air, udara )
fungsi pengaturan (pengaturan iklim dan erosi)
fungsi budaya (nilai-nilai spiritual dan rekreasi)
fungsi pendukung (sebagai produksi primer dan pembentukan tanah).

2.2 Pembagian Zona Wilayah Pesisir

Setiap zone perairan dipesisir mengalami proses mengahasilkan struktur sedimen yang khas dan berbeda satu sama lainnya.Berdasarkan hal ini zone pesisir dibagi menjadi backshore, foreshore, shoreface, dan offshore.

• Backshore terletak diantara batas bawah gumuk pasir (sand dune) hingga ke garis air pasang paling tinggi (mean high water line). Jadi Backshoreterdapat di amabang pantai (beach bar).

• Foreshore yaitu zone pasang surut, kawasan yang terletak di antara batas atas dan bawah pasang air laut disebut. Backshore dan foreshoremerupkan bagian atas dari pesisir pantai. Dikawasan ini terdapat zone pemecah, zone swash dan arus sepanjang pantai (longshore current). Sehingga kawasan ini menerima tenaga aliran yang kuat. Sedimensedimen yang ada diwilayah ini kebanyakan terdiri dari material pasir.

• Shoreface yaitu zone yang berbatasan dengan zone peralihan. Batas bawahshoreface bergantung pada rata-rata dasar gelombang maksimal (average maximum wave base). Di kawasan shoreface sedimennya terdiri dari pasir bersih, dibagian atas shoreface terdapat arus pesisir pantai.

• Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir dan lautan

sumber daya wilayah pesisir dan lautan di Indonesia dihadapkan pada kondisi yang bersifat mendua, atau berada pada persimpangan jalan. Disitu pihak, ada beberapa kawasan pesisir yang telah dimanfaatkan ( dikembangkan ) dengan intensif. Sehingga indikasi telah terlampaunya daya dukung atau kapasitas berkelanjutan ( potensi lestari ) dari ekosistem pesisir dan lautan. Telah muncul di kawasan- kawasan pesisir termaksud. Fenomena ini telah ada dan masih berlangsung. Terutama di kawasan pesisir yang padat penduduknya dan tinggi tingkat pembangunannya. Seperti Selat malaka,Pantai Utara Jawa, Bali dan Sulawesi Selatan. Beberapa kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan adalah :

• Mendorong usaha peningkatan hasil tangkap nelayan kecil melalui penyediaan wilayah penangkapan yang bebas dari persaingan dengan kapal penangkap ikan berteknologi canggih;

• Meningkatkan produksi usaha nelayan kecil dan membina industri kecil pengelolaan hasil laut;

• Mengembangkan sentra produksi dan kemampuan masyarakat desa pantai melalui pemantapan orgainisasi dan pemerintahan desa pantai, pengembangan prasarana sosial untuk menggerakan kehidupan ekonomi, dan pencarian alternatif kesempatan kerja di musim peceklik.

Beberapa kebijakan yang ditempuh untuk mempertahankan daya dukung dan

kelestasian fungsi lingkunganlaut adalah:

• Menanamkan budaya kelautan dan cinta bahari sedini mengkin, pola anak-anak di lingkungan sekolah maupun masyarakat melalui kegiatan yang mendukung penyebarluaskan informasi produk kelautan, wisata bahari, fungsi ekosistem laut dan keanekaragaman hayati.

• Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan laut dan pesisir melalui pemahaman fungsi ekosistem pantai dan keragaman hayati seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan nipah sehingga fungsinya sebagai penghalang gelombang, habitat dan pembiakan ikan sekaligus sebagai potensi wisata dapat terjamin.

• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan besar manfaatnya pengelolaan hasil-hasil sumber daya laut agar bangsa Indonesia dapat hidup dari laut, dan menyadari hak dan kewajibanya penggunaan kekayaan di wilayah laut nasional yang juga berfungsi sebagai wahana pemersatu.

• Mengembangkan daerah yang memiliki potensi wisata bahari melalui

• pengembangan sarana dan prasarana, promosi, pelayanaan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

• Meningkatkan upaya pembinaan, pengeawasan, dan penegakan peraturan sebagai produk perangkat hukum di lapangan.

• Melakukan pengkajian untuk mengembangkan alternative cara pemanfaatan potensi laut yang lebih akrab lingkungan

• Menyusun dan menetapkan tata ruang laut yang berwawasan lingkungan untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penetapan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya laut dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif.

Di dalam pembangunan masyarakat desa pantai sesuai sifat, situasi dan kondisi yang ada, dijumpai berbgai kendala yang cukup berat.permasalahan tersebut antara lain:

• Desa pantai pada umumnya terisolasi.

• Sarana pelayanan dasar termasnuk prasarana fisik masih terbatas.

• Kondisi lingkungan kurang terpelihara, sehingga kurang memenuhi persyaratan

kesehatan.

• Air bersih dan sanitasi jauh dari mencukupi.

• Kedaan perumahan umumnya masih jauh dari layak huni.

• Keterampilan yang dimiliki penduduk umumnya terbatas pada masalah penangkapan ikan sehingga kurang mendukung diversifikasi kegiatan.

• Pendapat penduduk rendah, karena teknologi yang dimiliki tidak mendukung penangkapan ikan dalam skala besar.

• Peralatan yang dimiliki terbatas pada prahu dayung dan jala saja sehingga hasil tangkapan pun sedikit/kecil.

2.3 Tata Ruang Wilayah Pesisir

Kebijakan untuk perencanaan wilayah pesisir setidaknya meliputi :

• kebijakan konservasi lingkungan alam;

• kebijakan pembangunan yang khusus membutuhkan lokasi pantai;

• kebijakan mencegah bencana alam, seperti banjir, erosi, dll; dan

• kebijakan rehabilitasi lingkungan, khususnya garis pantai yang rusak atau mengalami pergeseran.

2.4 Konservasi Wilayah Pesisir

Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan memperkaya karakter alam dan pemandangan dari wilayah pesisir yang tidak untuk dikembangkan. Di wilayah yang mempunyai nilai pemandangan alam yang indah atau yang mempunyai nilai historis, pembanguan harus dibatasi.

Wilayah pesisir tersebut harus dicegah dari gangguan visual, yang disebabkan oleh tingkat visibilitas pembangunan yang tinggi terhadap bagian depan pantai, terhadap kaki langit dan pembangunan hamparan pantai. Kegiatan

pembangunan berkala besar seperti perumahan tepi pantai (sering disebut water front city) dapat menampilkan ancaman yang jelas terhadap lingkungan alam yang sehrausnya dikonservasi.

Namun dampak kumulatif dari pembangunan yang berskala kecil juga dapat menimbulkan kerusakan. Lokasi yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan tidak hanya dalam batas-batas wilayah pesisir tertentu, namun juga pada lokasi yang berbatasan atau yang mengarah ke hulu. Perhatian khusus harus dilakukan untuk menilai dampak kegiatan yang mempengaruhi muara, tidak hanya pada lokasi langsung dan lokasi disekitarnya, namun juga efek yang kumulatif pada bagian muara itu sendiri. Pantai menyediakan banyak habitat alam bagi kepentingan nasional dan internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan. Selain itu, wilayah pesisir juga dapat meliputi kawasan pertanian yang subur yang perlu dipahami dalam menentukan keputusan atas kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. Di berbagai wilayah pesisir, khususnya di bagian muara, pengaruh pembangunan atas kepentingan lain, seperti perikanan dan terumbu karang dapat bersifat akut dan luas. Hubungan yang terjalin antara mata pencaharian penduduk, sumber daya pantai, diversifikasi kehidupan liar dan keindahan panorama pantai harus dimengerti untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Beberapa wilayah pesisir juga mungkin memiliki sejarah yang kaya, baik yang berada di atas maupun di bawah perairan, seperti monumen peninggalan kerajaan jaman dahulu, dll.

2.5 Potensi Wilayah

Wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa (UU RI No. 27 Tahun 2007).

Pada dasarnya wilayah pesisir tersusun dari berbagai ekosistem, seperti mangrove, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir, dan lainnya, yang satu sama lain saling terkait, tidak berdiri sendiri.
Dalam UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa potensi di kawasan pesisir sangatlah besar, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi buatan. Potensi sumberdaya kawasan pesisir menurut UU ini yaitu sumberdaya hayati (ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain), sumberdaya nonhayati (pasir, air laut, mineral dasar laut), sumberdaya buatan (infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan kewenangan daerah di wilayah laut adalah :

• Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut

• Pengaturan kepentingan administratif

• Pengaturan ruang

• Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah

• Bantuan penegakan keamanandan kedaulatan Negara.

2.6.1 Wilayah Pesisir sebagai Kawasan Strategis/Andalan

Dalam kacamatan ekonomi wilayah, berbagai kawasan pesisir yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki locational rent yang tinggi. Nilai ekonomi kawasan pesisir, selain ditentukan oleh rent lokasi (locational rent), setidak-tidaknya juga mengandung tiga unsur economic rent lainnya, yakni: ricardian rent, environmental rent dan social rent. Ricardian rent adalah rent berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya (suitability) untuk berbagai aktivitas budidaya (tambak), kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. Environmental rent kawasan kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan social rent menyangkut manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial. Berbagai nilai-nilai budaya masyarakat banyak yang menempatkan kawasan pesisir sebagai kawasan dengan fungsi-fungsi sosial tertentu (Rustiadi, 2001). Di dalam mekanisme pasar, pada umumnya hanya locational dan ricardian rent yang telah terinternalisasi di dalam struktur nilai pasar, akibatnya berbagai fungsi lingkungan dan sosial kawasan pesisir banyak mengalami degradasi dan tidak mendapat penilaian yang semestinya.

Peranan strategis wilayah pesisir hanya tercapai jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :

1. Basis ekonomi (economic base) wilayah yang bertumbuh atas sumberdaya-sumberdaya domestik yang terbaharui (domestic renewable resources),

2. Memiliki keterkaitan ke belakang (backward lingkage) dan ke depan (forward lingkage) terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya di daerah yang bersangkutan secara signifikan sehingga perkembangan sektor basis dapat menimbulkan efek ganda (multiplier effect) terhadap perkembangan sektorsektor lainnya di daerah yang bersangkutan,

3. Efek ganda (multiplier effect) yang signifikan dari sektor basis dan sektor-sektor turunan dan penunjangnya dengan penciptaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat (sektor rumah tangga), sector pemerintah lokal/daerah (sektor pajak/retribusi) dan PDRB wilayah,

4. Keterkaitan lintas regional di dalam maupun antar wilayah yang tinggi (inter and inter-regional interaction) akan lebih menjamin aliran alokasi dan distribusi sumberdaya yang efisien dan stabil sehingga menurunkan ketidakpastian (uncertainty), dan

5. Terjadinya learning process secara berkelanjutan yang mendorong terjadinya koreksi dan peningkatan secara terus menerus secara berkelanjutan.

Untuk mencapai pembangunan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara optimal berkelanjutan dan amdal salah satu aspek yang sangat penting adalah aspek sosial. Ekonomi dan budaya. Aspek ini mensyaratkan bahwa masyarakat pesisir sebagai pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan wilayah pesisir dan lautan harus mendapatkan manfaat terbesar dari kegiatan pembangunan tersebut. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan yang didapatkan justru dinikmati oleh penduduk di luar wilayah pesisir. Oleh karena itu kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir yang harus diterapkan adalah (Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, 1998):

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat pesisir dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan.

3. Memasyarakatkan pembangunan masyarakat pesisir yang berwawasan lingkungan yang diikuti oleh peningkatan pendapatan

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH MAKRO

3.1.1 Kondisi Fisik Dasar

Pemahaman terhadap kondisi fisik dasar wilayah perencanaan yang di kemukakan yaitu letak geografis dan batas administrasi, pola penggunaan lahan, klimatologi, hidrologi, aspek topografi/kemiringan lereng dan kondisi geologi/jenis tanah.

3.1.1.1 Batas Administrasi Wilayah

Kecamatan Medan Belawan adalah salah kecamatan di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. kecamatan medan belawan ini memiliki luas sekitar 304,74 Ha. kecamatan medan belawan ini memiliki 6 kelurahan, Berdasarkan letak astronomis Kecamatan Medan Belawan terletak diantara 03⁰ sampai dengan 48⁰ Lintang Utara, dan 98⁰ sampai dengan 42⁰ lintang timur,dan terletak 3 meter diatas permukaan laut.

Kecamatan Medan Belawan berbatasan dengan :

1. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kabupaten Deli Serdang

2. Sebelah Timur Berbatasan Kabupaten Deli Serdang

3. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Medan Marelan dan Medan Labuhan

4. Sebelah Utara Berbatasan dengan Selat Malaka

Table 3.1 Luas Wilayah Dirinci Per Kelurahan

Dikecamatan Medan Belawan Tahun 2012

No	Kelurahan	Luas km²	( % )
1	Belawan Pulau Sicanang	15,10	69,20
2	Belawan Bahagia	0,54	2,47
3	Belawan Bahari	1,03	4,72
4	Belawan II	1,75	8,02
5	Bagan Deli	2,30	10,54
6	Belawan I	1,10	5,04
	Medan Belawan	21,82	100,00

Sumber : kantor BPS dalam angka 2012

Dapat disimpulkan dari table diatas bahwa dari 6 kelurahan di kecamatan medan belawan, kelurahan belawan pulau sicanang memiliki luas wilayah yang paling luas yaitu sebesar 15,10 km². Sedangkan kelurahan bahagia adalah kecamatan yang mempunyai luas terkecil di kecamatan medan belawan yaitu dengan luas 0,54 km².

3.1.1.2 Topografi dan Kemiringan Lahan

Secara umum Kecamatan Medan Belawan berada pada ketinggian 0 sampai 5 m di atas permukaan laut. Bentuk topografi wilayah Kecamatan Medan Belawan pada umumnya merupakan daerah dataran, adapun yang bergelombang hanyalah sebagian kecil saja. Dalam hal ini wilayah yang agak bergelombang terdapat pada lahan yang memiliki sebagian tambak perikanan dan sebagian pada lahan hutan mangrove serta rawa-rawa.

3.1.1.3 Iklim/Klimatologi

3.1.1.4 Hidrologi

Kecamatan Medan Belawan merupakan kecamatan yang memiliki wilayah perairan dalam bentuk laut, secara umum keadaan hidrologi Kecamatan Medan Belawan terbagi atas tiga jenis yaitu :

1. Air Tanah

Sumber air tanah yang ada, saat ini berasal dari air tanah dangkal yang dimanfaatkan penduduk sebagai sumber air bersih rumah tangga. Dan air tanah dalam yang banyak digunakan jasa dan industri dalam bentuk sumur bor. Air tanah dalam juga digunakan sebagai sumber air bersih dari fasilitas kran-kran umum yang terdapat di setiap Kelurahan Bagan Deli dan Kelurahan Belawan Sicanang.

2. Air Permukaan

Air permukaan yang ada di kawasan studi pada umumnya adalah berupa kolam dan rawa. Air permukaan ini tidak dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci pakaian dan mandi karena kualitasnya tidak baik. Salah satu manfaat yang cukup signifikan dari keberadaan air permukaan ini adalah untuk mendukung kegiatan pengembangan perikanan air tawar/ kolam (tambak).

3. Sungai

Adapun sungai yang mengelilingi Kecamatan Medan Belawan adalah Sungai Belawan dengan panjang 17.23 Km dan Sungai Deli dengan panjang keseluruhan 5.15 Kmserta beberapa anak-anak sungai lainnya. Sehingga air sungai yang ada didaerah tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari dan sektor perikanan yang ada. Tipologi sungai di Belawan adalah tipologi muara-muara sungai yang sangat tinggi sedimentasinya dan sangat terpengaruh dengan pasang naik permukaan laut khususnya pada masa-masa tertentu tiap bulannya.

Table 3.2

Luas Sungai-sungai yang ada di

Kecamatan Medan Belawan

No	Kelurahan	Luas Sungai (Km²)
1	Belawan I	1.337
2	Belawan II	0.045
3	Belawan Bahagia	0.076
4	Belawan Bahari	0.124
5	Belawan Sicanang	2.978
6	Bagan Deli	2.187
Jumlah Keselurahan		6.747

Sumber : badan pusat statistic dalam angka 2012

3.1.1.5 Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Berdasarkan Peta Geologi RTRW Kota Medan 2016, Kecamatan Medan Belawan didominasi oleh jenis bebatuan Alluvial, berikut definisi dari Aluvial dimaksud :

· Grup Aluvial

Grup Aluvial umumnya terbentuk dari endapan kasar dan halus yang berumur Quarter (Qal dan Qh), yang umumnya berasal dari endapan sungai, Grup Aluvial ini meliputi dataran banjir disekitar jalur aliran Sungai Belawan, dan dataran Aluvial. Dataran banjir umumnya berpenyebaran disekitar aliran sungai besar didekat muara berbatasan dengan pantai. Dataran Aluvial merupakan peralihan dari grup Marin, relatif datar airnya bersifat tawar sampai payau dan bagian besar telah dimanfaatkan sebagai areal perikanan, persawahan dan perkebunan Secara rinci satuan lahan/unit lahan yang termasuk dalam grup Aluvial disajikan uraiannya di bawah ini :

· Dataran Aluvial Peralihan ke Marin

Satuan lahan ini merupakan dataran Aluvial peralihan ke Marin, dengan bahan sedimen halus dan kasar masam, bentuk wilayah datar (lereng 3%). Jenis tanah dominan adalah Troquentsts, Fluvaquents dan setempat yang agak kering di dominasi oleh Eutropepts. Satuan lahan ini tersebar secara luas dibagian agak hilir sebelah kanan dan kiri dari sungai Deli.

3.1.1 Pola Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara alam/lahan dengan manusia dan kegiatannya. Apabila jumlah manusia sangat kecil dibanding dengan luas wilayah, maka dapat diartikan penggunaan lahan belum banyak bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Pola Penggunaan lahan di Kecamatan Medan Belawan pada saat ini terdiri dari pemukiman, Industri, Fasilitas umum, Perdagangan, mangrove, rawa dan tambak dengan luasan keseluruhan 2.514,30 Ha. Sedangkan luasan untuk perairan mencakup sungai, paluh dan sebagian kawasan laut (tidak termasuk kewenangan Pemerintah Kota) yang ada di Kecamatan Medan Belawan yaitu 674,7 Ha. Untuk luas penggunaan lahan menurut jenisnya kawasan mangrove merupakan areal yang mempunyai luasan yang terbesar yaitu 916,41 Ha (36,45%), dan untuk kawasan industri luasan yang ada di Kecamatan Medan Belawan adalah 427,05 Ha (16,98%). Sedangkan untuk fasilitas umum yang ada di Kecamatan Medan Belawan, fasilitas kesehatan merupakan areal yang memiliki luasan yang terbesar yaitu 12,45 Ha (0,50%) dimana terdapat Rumah Sakit Kusta yang terdapat di Belawan Sicanang.

Untuk luas penggunaan lahan menurut jenis kegunaannya per Kelurahan, Kelurahan Sicanang merupakan areal terbesar yaitu 1539,20 Ha yang terdiri dari permukiman (115,13 Ha), Industri (92,55 Ha), Kesehatan (11,41 Ha), pendidikan (0,19), mangrove (916,41 Ha), tambak (395,63 Ha), TPU/Kuburan (1,60 Ha) dan Kelurahan Belawan Sicanang memiliki areal tidak terbangun/lahan kosong (6,54 Ha) dimana kawasan mangrove merupakan kawasan prioritas utama yang ada. Sedangkan Kelurahan Bahagia merupakan areal yang memiliki luasan terkecil yaitu 61,40 Ha yang terdiri dari Permukiman (51,35 Ha), Kesehatan (0,38 Ha), Pendidikan (0,19 Ha), Militer (2,95 Ha), TPU/Kuburan (0,20 Ha) dan areal tidak terbangun/lahan kosong (6,33 Ha).

3.1.2 Kepemilikan Lahan

Dari hasil survey lapangan dan wawancara terhadap beberapa masyarakat utnuk masalah kepemilikan lahan yang ada di Kecamatan Medan Belawan sebagian besar dimiliki oleh PT. PELINDO (Pelabuhan Indonesia) dengan luasan 423,15 Ha dan sebagian milik masyarakat serta hanya sebagian kecil saja yang dimiliki oleh Pemko Medan.

3.1.3.1 Nilai Lahan

Nilai lahan di Kecamatan Medan Belawan pada dasarnya di daerah pinggiran jalan relatif jauh lebih mahal dibanding dengan nilai lahan yang berada pada pinggiran inti kota, hal ini disebabkan intensitas kegiatan yang terjadi di daerah yang berada pada pinggir jalan jauh lebih tinggi.

Menurut data yang diperoleh melalui Dirjen Perpajakan, untuk kelurahan yang memiliki nilai lahan yang tinggi terdapat di Kelurahan Belawan I yaitu berkisar Rp. 48.000,- sampai Rp. 610.000,-. Sedangkan Kelurahan yang memiliki nilai lahan yang rendah terdapat di 2 (Dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Belawan Sicanang berkisar Rp. 10.000,- sampai Rp. 285.000,- dan Kelurahan Belawan Bahagia berkisar Rp. 48.000,- sampai Rp. 285.000,-.

3.1.3 Kependudukan

Penduduk merupakan pihak yang akan memperoleh manfaat dari upaya-upaya penataan ruang. Dengan demikian dinamika kependudukan memiliki peranan yang penting sebagai obyek maupun subyek dalam dinamika perkembangan suatu kawasan. Penduduk juga sebagai faktor utama dalam pembangunan mutlak dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

3.1.4.1 Kependudukan Kecamatan Medan Belawan

Penduduk memegang peranan penting dalam suatu wilayah baik dilihat sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik maupun data profil Kecamatan, maka jumlah penduduk Kecamatan Medan Belawan tahun 2013 adalah 96.280 jiwa dan distribusi penduduk terbesar berada pada Kelurahan Belawan II yaitu 21.072 jiwa.jumlah penduduk terkecil berada pada kelurahan belawa bahagia yakni sebanyak 11.985.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di kecamatan medan belawan :

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk per kelurahan Kecamatan

Medan Belawan Tahun 2012

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Belawan Pulau Sicanang	14.816
2	Belawan Bahagia	11.985
3	Belawan Bahari	12.092
4	Belawan II	21.072
5	Bagan Deli	15.987
6	Belawan I	20.328
	Medan Belawan	96.280

Sumber : badan pusat statistik kota medan dalam angka 2012

3.1.4.2 Komposisi Penduduk ( Menurut Macam Karakteristik )

Kecamatan Medan Belawan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki adalah 48.917 jiwa sedangkan untuk jenis kelamin perempuan adalah 46.792 jiwa dengan total jumlah penduduk Kecamatan Medan Belawan 95.709 jiwa.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan tabel menurut kelompok umur di kecamatan medan belawan :

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Di Kecamatan Medan Belawan 2012

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah(jiwa)
1	Belawan Pulau Sicanang	7.596	7.220	14.816
2	Belawan Bahagia	6.081	5.904	11.985
3	Belawan Bahari	6.142	5.950	12.092
4	Belawan II	10.587	10.485	21.072
5	Bagan Deli	8.322	7.665	15.987
6	Belawan I	10.477	9.8801	20.328
	Medan Belawan	49.175	47.105	96.280

Sumber ; badan pusat statistic kota medan dalam angka 2012

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

Kecamatan Medan Belawan Tahun 2012

No	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	4772	4275	9407
2	05-09	4497	3977	8474
3	10-14	4266	3809	8075
4	15-19	4848	4720	9568
5	20-24	5552	5500	11052
6	25-29	4539	4326	8865
7	30-34	3983	3877	7860
8	35-39	3656	3564	7220
9	40-44	3298	3197	6495
10	45-49	2807	2731	5538
11	50-54	2345	2305	4650
12	55-59	1856	1765	3621
13	60-64	1231	1190	2421
14	65-69	727	793	1520
15	70-74	474	570	1044
16	75+	324	506	830
	Jumlah	49175	47105	96280

Sumber ; badan pusat statistic kota medan dalam angka 2012

Berdasarkan kelompok umur, distribusi penduduk kecamatan medan Belawan relatif lebih banyak penduduk usia 20-24 tahun yaitu sebanyak 11.052 jiwa. Dan penduduk dengan jumlah usia terkecil adalah umur 75+ tahun dengan jumlah 830 jiwa.

BAB IV

ANALISIS

4.1 Analisis Kondisi Fisik

Data fisik yang telah diproleh dari hasil survei selanjutnya akan dianalisis. Analisis fisik ini dilakukan adalah untuk mengetahui arti suatu keadaan baik berupa data ,informasi atau keterangan mengenai suatu keadaan dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan yang akan dihubungkan dengan rencana penggunaan lahan dalam pengembangan kota agar pengembangan wilayah kota dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Pada bab ini adalah bagaimana memahami kondisi fisik Kecamatan Medan Belawan dari hasil analisis yang akan dilakukan diantaranya yaitu analisis letak geografis dan batas administrasi, pola penggunaan lahan, klimatologi, hidrologi, aspek topografi/kemiringan lereng dan kondisi geologi/jenis tanah.

4.1.1 Batas Administrasi Dan Letak Geografis

Kecamatan Medan Belawan berbatasan dengan :

1. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kabupaten Deli Serdang

2. Sebelah Timur Berbatasan Kabupaten Deli Serdang

3. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Medan Marelan dan Medan Labuhan

4. Sebelah Utara Berbatasan dengan Selat Malaka.

4.2 Analisis Keadaan Fisik Dasar

Data fisik yang telah diproleh dari hasil survei selanjutnya akan dianalisis. Analisis fisik ini dilakukan adalah untuk mengetahui arti suatu keadaan baik berupa data ,informasi atau keterangan mengenai suatu keadaan dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan yang akan dihubungkan dengan rencana penggunaan lahan dalam pengembangan kota agar pengembangan wilayah kota dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Pada bab ini adalah bagaimana memahami kondisi fisik kota Tanjungbalai dari hasil analisis yang akan dilakukan diantaranya yaitu analisis letak geografis dan batas administrasi, pola penggunaan lahan, klimatologi, hidrologi, aspek topografi/kemiringan lereng dan kondisi geologi/jenis tanah.

4.2.1 Topografi Dan Kemiringan Lahan

Topografi merupakan faktor-faktor penting dalam menentukan fungsi pemanfaatan lahan. Pada umumnya informasi tentang topografi ini dibuat untuk keperluan perencanaan pembangunan, karena pada informasi topografi disajikan unsur-unsur permukaan bumi yang sesuai dengan eksistingnya.

4.2.2 Iklim/Klimatologi

Seperti daerah-daerah lain yang berada di kawasan Provinsi Sumatera Utara, di Kecamatan Medan Belawan adalah sedang dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kedua musim ini dipengaruhi oleh dua arah angin yang terdiri dari angin gunung yang membawa hujan dan angin laut yang membawa udara panas dan lembab. Kelembaban udara (RH) Kecamatan Medan Belawan adalah ± 84 dan curah hujan rata-rata 1.844 mm.

4.2.3 geologi/jenis tanah

Berdasarkan Peta Geologi RTRW Kota Medan 2016, Kecamatan Medan Belawan didominasi oleh jenis bebatuan Alluvial, berikut definisi dari Aluvial dimaksud :

· Grup Aluvial

· Dataran Aluvial Peralihan ke Marin

4.2.4 Pola Penggunaan Lahan

4.2.4.1 Kepemilikan Lahan

4.2.4.2 Nilai Lahan

4.2.5 Klimatologi

Adapun iklim yang terdapat di Kecamatan Medan Belawan adalah sedang dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kedua musim ini dipengaruhi oleh dua arah angin yang terdiri dari angin gunung yang membawa hujan dan angin laut yang membawa udara panas dan lembab. Kelembaban udara (RH) Kecamatan Medan Belawan adalah ± 84 dan curah hujan rata-rata 1.844 mm. Berdasarkan data yang ada, di daerah belawan curah hujan rendah, karna angin laut yang membawa udara panas, yang membuat daerah tersebut menjadi daerah yang panas/kemarau.

4.2.6 Hidrologi

Kecamatan Medan Belawan merupakan kecamatan yang memiliki wilayah perairan dalam bentuk laut, secara umum keadaan hidrologi Kecamatan Medan Belawan terbagi atas tiga jenis yaitu :

1. Air Tanah

2. Air Permukaan

3. Sungai

Table 4.1

Luas Sungai-sungai yang ada di

Kecamatan Medan Belawan

No	Kelurahan	Luas Sungai (Km²)
1	Belawan I	1.337
2	Belawan II	0.045
3	Belawan Bahagia	0.076
4	Belawan Bahari	0.124
5	Belawan Sicanang	2.978
6	Bagan Deli	2.187
Jumlah Keselurahan		6.747

Sumber : badan pusat statistic dalam angka 2012

4.2.7 Analisis Keruangan

Analisis dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah, dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan wilayah yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap kondisi sekarang dan kecenderungan di masa depan dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data dan informasi.

4.2.7.1 Analisis Penggunaan Lahan

Analisis penggunaan lahan dilakukan untuk mengetahui pola penggunaan lahan dan persebarannya di wilayah tersebut yang menjadi wilayah studi. Pola penggunaan lahan yang terdapat di kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan lahan terbangun (Urban), meliputi permukiman, perkantoran, pendidikan dan perdagangan dan jasa yang meliputi semua kecamatan. Penggunaan lahan terbangun didominasi di kecamatan bahari dan kecamatan belawan II.

2. Penggunaan lahan tidak terbangun (Non-Urban), yaitu pertanian, perkebunan campuran, RTH, dan lahan kosong. Penggunaan lahan tidak terbangun banyak terdapat di kecamatan kecamatan bagan deli.

4.2.8 Analisis Struktur Ruang

Susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan serta sistem prasarana maupun sarana perlu untuk dianalisis guna untuk mengetahui pusat pertumbuhan maupaun sub pusat yang dilayani di suatu kota atau wilayah. Dengan mengetahui struktur ruang suatu kota maka dapat diketahui arah perkembangan wilayah tersebut. Struktur ruang kota dapat terbentuk karena adanya fasilitas pendukung, jaringan transportasi seperti jalan dan penduduk yang dilayaninya.

Dalam anlisis strukrur ruang kota dikelompokan berdasarkan pada tiga komponen fasilitas utama, yakni (Blakeley, 1994: 94-99.

1. Differentiation adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi. Fasilitas ini menunjukan bahwa adanya struktur ekonomi lingkungan yang kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukan derajat ekonomi kawasan/kota dan kemungkinan akan menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja.

2. Solidarity, adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktifitas sosial. Fasilitas ini menunjukan tingkat kegiatan sosial dari kawasan/kota. Fasilitas tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial namun pengelompokan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relatif lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan (benefit oriented)

3. Centrality, adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi-politik/pemerintahan. Fasilitas ini menunjukan bagaiman hubungan dari masyarakat dalam sistem kota/komunitas. Sentralis ini diukur melalui perkembangan hirarki dari institusi sipil, misalnya kantor pos, sekolah, kantor pemerintahan dan sejenisnya.

Keberadaan fasilitas secara eksisting menunjukan pelayanan yang diberikan oleh kota terhadap masyarakat pada waktu tertentu. Skala pelayanan yang diberikan masing-masing fasilitas akan bebeda-beda jangkauannya. Perbedaan skala pelayanan tersebut akan menunjukan suatu struktur pelayanan dalam suatu kota yang juga dikaitkan dengan persebaran fasilitas dalam kota tersebut. Fasilitas yang terdapat di kecamatan belawan khususnya kelurahan bahari, belawan II, bagan deli membentuk kawasan terbangun pada wilayah pesisir, yakni miliputi fasilitas umum, perdagangan, jasa, peribadatan, perkantoran, pendidikan, perumahan, dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya. Berdasarkan keberadaan fasilitas yang tersedia, maka dibagikan skala pelayanan masing-masing fasilitas berdasarkan jangkauan pelayanan sebagai berikut:

1. Skala pelayanan regional, terdiri dari fasilitas-fasilitas dengan skala pelayanan tidak hanya sebatas untuk wilayah perkotaan saja, namun lebih luas lagi sampai dengan skala wilayah kabupaten atau lebih.

2. Skala pelayanan kota, terdiri dari fasilitas-fasilitas dengan skala pelayanan seluruh wilayah perkotaan.

3. Skala pelayanan lingkungan, terdiri dari fasilitas-fasilitas dengan skala pelayanan kawasan atau lingkungan tertentu didalam kota.

Untuk mengetahui struktur ruang di Kecamatan belawan II maka dilakukan analisis dengan Metode Skalogram dengan klasifikasi fasilitas wilayah pesisir yang dikelompokan berdasarkan pada dua komponen fasilitas utama dan satu fasilitas pendukung, yakni fasilitas sosial, fasilitas ekonomi dan fasilitas pendukung.

Metode Skalogram merupakan Analisis skalogram merupakan salah satu alat untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas yang dimilikinya, dengan demikian dapat ditentukan hirarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah. Wilayah dengan fasilitas yang lebih lengkap merupakan pusat pelayanan, sedangkan wilayah dengan fasilitas yang kurang akan menjadi daerah belakang (hinterland).

Alat analisis scalogram membahas mengenai fasilitas perkotaan yang dimiliki suatu daerah sebagai indikator difungsikannya daerah tersebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan. Tujuan digunakannya analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kota-kota yang dapat dikelompokkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan pada fasilitas kota yang tersedia (Blakely, 1994: 94-99).

Analisis skalogram mengelompokkan klasifikasi kota berdasarkan tiga komponen fasilitas dasar yang dimilikinya yaitu :

1. Ekonomi

Adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi. Fasilitas ini menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota dan kemungkinan akan menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja.

2. Sosial

Adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktifitas social. Fasilitas ini menunjukkan tingkat kegiatan social dari kawasan/kota. Fasilitas tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan social namun pengelompokkan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relative lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan (benefit oriented).

3. Pendukung

Adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi-politik/pemerintahan. Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam sistem kota/komunitas.

Analisis skalogram ini menggunakan objek dan subjek yang digunakan di 3 kelurahan, sedangkan objeknya adalah:

1. Fasilitas Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK, PT)

2. Fasilitas Kesehatan ( Puskesmas, Pustu (puskesmas pembantu), BKIA, Posyandu).

3. Fasilitas Peribadatan (Mesjid, Mushola, Gereja)

4. Fasilitas Ekonomi (Pasar, pertokoan, Rumah Makan, Warung)

5. Fasilitas Pendukung (Hotel, Kantor Pos, Terminal).

4.2.9 Analisis Kependuduk

Penduduk merupakan aspek utama dalam suatu perencanaan, perencanaan disusun untuk penduduk, oleh penduduk, dan penduduk itu sendiri juga direncanakan. Perencanaan dibuat untuk penduduk karena penduduk yang akan merasakan akibat dari perencanaan itu. Oleh karena itu dalam seluruh lingkup perencanaan wilayah, penduduk tidak mungkin diabaikan.

Pada bab ini berisikan tentang analisis tentang kependudukan dari hasil kompilasi data yang didapat diantaranya menganalisis tentang pertumbuhan penduduk, proyeksi jumlah penduduk, kepadatan dan penyebaran penduduk dan analisis ratio ketergantungan.

4.2.10 Analisis Sarana Dan Prasarana

4.2.10.1 Analisis Sarana

Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

4.2.10.2 Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana dalam usaha mencerdaskan bangsa dan negara, menciptakan generasi muda dan sumber daya manusia yang siap pakai dalam pembangunan bangsa pada masa yang akan datang. Berhasilnya suatu pembangunan tidak terlepas dari tingkat pendidikan, di mana semakin maju tingkat pendidikan berarti akan membawa dampak yang positif bagi masa depan dalam berbagai ilmu kehidupan.

Perkembangan pendidikan di Kecamatan belawan khususnya kelurahan bahari, belawan II, began deli, memuat data TK,SD,SLTP,SMA dan setingkatnya baik di kelola Dinas Pendidikan maupun di luarnya yang menyebar diseluruh Kecamatan belawan. Sedangkan Perguruan Tinggi/Akademi yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta. Berikut ini tabel jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan belawan khususnya kelurhan bahari, belawan II, bagan deli

Table 4.2

Fasilitas Pendidikan

No	Kelurahan	PAUD	TK	SD	SMP	SMA
1	Bahari	1	1	2	1	2
2	Bagan deli	1	0	4	0	1
3	Belawan II	1	1	8	4	1
	Jumlah	3	2	14	5	4

Sumber: Badan Pusat Statistic Dalam Angka Kecamatan Belawan 2014

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran sarana pendidikan di tiap kelurahan di kecamatan medan belawan belum tersebar merata, dan masih kurang untuk mencukupi kebutuhan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi penduduk dikecamatan belawan khususnya bahari, belawan II, bagan deli sehingga dapat melayani seluruh penduduk dan dalam pembangunan sarana pendidikan kedepanya disesuaikan dengan eksisting penduduk

4.2.11. Sarana Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan merupakan faktor penting bagi pembangunan suatu kota, karena erat kaitannya dengan mutu sumberdaya manusia sebagai salah satu modal pembangunan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, selain urusan pendidikan, Pemerintah Kota juga sangat berkepentingan atas peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umum.

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas SDM yang ada. Masyarakat dengan pendidikan yang memadai, ditunjang dengan kesehatan yang baik, dapat menjadi aset pembangunan kota yang berkualitas

Fasilitas kesehatan yang telah tersedia di Kecamatan medan belawan kelurahan bahari, belawan II, dan bagan deli ada beberapa jenis yaitu :, Puskesmas, praktek dokter, Balai Pengobatan. Untuk lebih mengetahui jumlah sarana kesehatan di Kota Tanjungbalai dapat dilihat tabel berikut ini :

Table 4.3

Fasilitas Kesehatan

No	Kelurahan	Rumah sakit	Puskesmas	Praktek dokter
1	Bahari	0	1	2
2	Bagan deli	0	1	2
3	Belawan II	0	2	1
	Jumlah	0	4	5

Sumber: badan pusat statistic dalam angka kecamatan belawan 2014

Bila dikaitkan dengan standard pelayanan sarana kesehatan yang ada dengan sarana kesehatan di Kota Tanjungbalai maka kebutuhan akan sarana dapat dikemukakan sebagai berikut..

a. Puskesmas

Fungsi utama sarana ini adalah memberikan pelayanan dan pembinaan kepada penduduk dalam bidang kesehatan baik penyembuhan, pencegahan maupun pendidikan., dengan radius maksimal 2.000 meter. Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk dikecamatan belawan khususnya bahari, belawan II, bagan deli sehingga dapat melayani seluruh penduduk dan dalam pembangunan sarana kesehatan kedepanya disesuaikan dengan eksisting penduduk.

b. Praktek dokter

Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan rumah sakit dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Dengan dokter praktek yang siap jaga, lokasi terletak ditengah-tengah permukiman, dengan radius maksimal 1.500 meter. Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk dikecamatan belawan khususnya bahari, belawan II, bagan deli sehingga dapat melayani seluruh penduduk dan dalam pembangunan sarana kesehatan kedepanya disesuaikan dengan eksisting penduduk.

4.2.12 Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan kehidupan unutk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan dilingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan masyrakat yang bersangkutan. Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya.

Standrad dalam perencanaan untuk sarana peribadatan sebagai berikut :

· Mesjid, untuk penduduk pendukung dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

· Kelenteng untuk penduduk umat hindu dapat menjalankan ibadahnya.

· Geraja, untuk mendukung umat kristiani menjalankan ibadahnya.

Berikut adalah table jumlah tempat peribadatan di kecamatan meadan belawan khususnya kelurahan bahari, belawan II, bagan deli:

Table 4.3

Fasilitas Peribadatan

No	kelurahan	Masjid	gereja	Kelenteng
1	Bahari	3	4	1
2	Bagan deli	2	2	0
3	Belawan II	2	2	1
	jumlah	7	8	2

Sumber: badan pusat statistic dalam angka kecamatan belawan 2014

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan fasilitas peribadatan dengan menggunakan standard, untuk melayani penduduk pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang bila dikaitkan dengan struktur jumlah penduduk menurut pemeluk agama maka fasilitas peribadatan yang ada tersebut sudah mencukupi.

4.2.13 Analisis Prasarana

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.

4.2.13.1Air Bersih

Air minum maupun air bersih mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Penyediaan air minum adalah kegaiatan menyediakan air minum unutk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpiaan (SPAM) merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan saran air minum yang unit distribusinya melalui perpiaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpiaan (SPAM BJP) merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan saran air minum yang baik bersifat indivudual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distrubusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana dan tidak termasuk dalam SPAM.

Kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpiaan dan bukan perpiaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 150/liter/orang/hari adalah bahwa sebuah kabupaten/kota telah memiliki SPAM dengan jaringan perpiaan dan bukan jaringan perpiaan terlindungi (sesuai dengan standrad teknis berlaku).

Analisis kebutuhan air bersih di wilayah perencanaan guna memenuhi kebutuhan air bersih mengacu pada arahan pengembangan penduduk Kecamatan medan belawan kelurahan bahari, belawan II, dan bagan deli :

o Kebutuhan air bersih untuk rumah tangga, tiap orang adalah 150 lt/hari.

o Pelayanan sambungan distribusi air ke rumah penduduk 75 %.

o Kebutuhan Non Domestik 20% dari kebutuhan domestik.

o Kehilangan air (kebocoran) 30% dari total pengguna air bersih.

4.2.13.2 Listrik

Kebijaksanaan pemerintah dibidang kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi, khususnya sektor industri Untuk mencapai sasaran tersebut diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik dan perluasan jaringan distribusi agar tersedia tenaga listrik dengan jumlah yang cukup dan mutu pelayanan yang baik.

Kriteria dan kebutuhan listik yang harus dipenuhi adalah :

a. Penyediaan kebutuhan daya listrik

1. Setiap lingkungan perumahan harus mendapat daya listrik dari PLN atau dari sumber lain

2. Setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.

b. Penyediaan jaringan listrik

1. Disediakan jaringan lstrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun.

2. Disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija (daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar.

3. Disediakan gardu listrik unutk setiap 200KVA daya listrik yang ditempat pada lahan yang bebas dari kegaiatan umum.

4. Adapun penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi >5m dari muka tanah.

5. Sedangkan untuk daerah dibawah tegangan tinggi sebaiknya tidak dimanfaatkan unutk tempat tinggal atau kegiatan lain yang bersifat permanen karena akan membahayakan keselamatan.

4.2.14 Drainase

Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan akibat hujan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan. Drainase pesisir adalah drainase di wilayah pesisir yang berfungsi mengendalikan air permukaan akibat hujan, sehingga tidak mengganggu baik aktifitas serta benda milik negara maupun masyrakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Jenis sistem drainase yang terdapat di kecamatan medan belawan khususnya kelurahan bahari, belawan II, dan bagan deli yaitu :

a. Saluran Primer : saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunderdimana saluran primer relatif besar. Pada di kecamatan medan belawan khususnya kelurahan bahari, belawan II, dan bagan deli drainase primer di kecamatan medan belawan khususnya kelurahan bahari, belawan II, dan bagan deli merupakan sungai-sungai yang terdapat di

b. Sistem saluran sekunder : saluran air yang berfungsi menerima aliran air dan saluran saluran tersier dan menereuskan aliran ke saluran primer

c. Sistem saluran tersier : saluran drainase yang menerima aliran langsung dari saluran-saluran rumah-rumah. Drainase tersier terdapat di lingkungan kecamatan medan belawan khususnya kelurahan bahari, belawan II, dan bagan deli perumahan-perumahan drainase tersier bentuk drainasenya terbuka.

4.2.15 Persampahan

Sampah terdiri dari sampah organic, non organic dan sampah berbahaya. Sampah dikumpul/disapu oleh petugas atau warga trus dibuang ke tempat pewadahan yaitu tempat sampah, tong sampan, dll. Setelah itu sampah diangkut dump truck, three cycle dan bettor dan dikumpulkan ke bak sampah yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan dan pasar. Sampah di angkut dan dipindahkan ke AMROLL lalu diangkut menuju ke TPA.

Sampah dikecamatan belawan khususnya di kelurahan bahari, belawan II, bagan deli berasal dari rumah tangga, pasar, dan kegiatan-kegiatan komersial (jasa dan perdagangan). Sampah yang ditimbulkan oleh penduduk menggunakan TPS dan tempat pemindahan sebelum ke TPA. Berikut merupakan perhitungan produksi sampah:

- Satu rumah tangga terdiri atas 4 jiwa.

- Produksi sampah per jiwa adalah 2 kg/org/hari.

- Produksi sampah oleh kegiatan perdagangan/perkantoran sebesar 20% dari produksi domestik.

- Sedangkan produksi oleh kegiatan lain sebesar 10% dari total keseluruhan.

- Kebutuhan Tempat Sampah Lingkungan (50 KK)

- Kebutuhan Tempat Sampah Sementara (500 KK).

Pemerintah telah menyediakan tempat sampah untuk masyrakat namun masyrakat tidak menggunakannya dengan baik, masyrakat membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah ke sungai-sungai dan ke drainase

4.2.16 Analisis Transportasi

Lingkungan perumahan perkotaan harus dilengkapi jaringan tenasportasi sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan transportasi lingkungan perumahan di perkotaan. Dalam transportasi tidak hanya menyangkut desain transportasi dalam hal sistem transit saja melainkan juga akan terkait dengan bagaiamana alokasi dan penataan berbagai elemen rancangan ruang kota yang lain, seperti peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, ruang terbuka dan tata hijau sistem sirkulasi dan penghubung.

Kecamatan belawan kelurahan bahari, belawan II, bagan deli memiliki 2 sistem transportasi yaitu sistem transportasi darat damn transportasi sungai dan laut. dalam sistem transportasi darat dibagi menajdi dua yaitu jalur jalan raya dan jalur rel kreta api. untuk sistem transportasi sungai dan laut Kota Tanjungbalai memiliki pelabuhan yang terletak di Kecamatan Teluk Nibung pelabuhan ini juga sebagai jalur perdagangan dengan negara Malaysia yang merupakan pontensi Kecamatan belawan kelurahan bahari, belawan II, bagan deli. Mengingat Kecamatan belawan kelurahan bahari, belawan II, bagan deli memiliki sistem transportasi darat sebagai penghubung dengan daerah lain dan sistem transportasi sungai dan laut sebagai penghubung dengan negara Malaysia dengan demikian perlu direncanakan lebih baik lagi dan diperlukan evaluasi unutk perencanaan selanjutnya.

4.2.17 Analisis LQ

Pada dasarnya sektor-sektor dalam perekonomian dapat dibagi ke dalam dua sektor besar, yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah sektor-sektor yang mampu memenuhi atau melayani kebutuhan atau pasar di daerah sendiri, bahkan dapat mengekspor barang dan jasanya ke luar daerah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor yang hanya mampu memenuhi atau melayani kebutuhan atau pasar daerahnya sendiri, bahkan harus mengimpor dari luar daerah yang bersangkutan.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menentukan sektor-sektor basis ini adalah dengan analisis Location Quotient (LQ). Analisis LQ digunakan untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian maupun kemandirian suatu sektor dalam memberikan pengaruh untuk perkembangan perekonomian suatu daerah.

Ada tiga kondisi yang dapat dicirikan dalam perhitungan dengan metode pada suatu wilayah, yaitu:

§ Jika nilai > 1, menunjukkan sektor tersebut disamping dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, juga memberikan peluang untuk diekspor ke wilayah lainnya. Dapat dikatakan pula bahwa wilayah tersebut terspesialisasi pada sektor yang bersangkutan (sektor tersebut merupakan sektor basis).

§ Jika nilai = 1, menunjukkan sektor tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri. Atau dengan kata lain, sektor yang bersangkutan di daerah tersebut memiliki tingkat spesialisasi yang sama dibandingkan dengan sektor yang sama pada wilayah nasional.

§ Jika nilai < 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri, sehingga wilayah tersebut harus mengimpor dari wilayah lain. Dapat dikatakan juga bahwa wilayah tersebut tidak terspesialisasi pada sektor yang bersangkutan (sektor tersebut merupakan sektor non basis).

Untuk metode analisis LQ ini, data yang digunakan adalah PDRB Kota Medan pada tahun 2008-2012 berdasarkan harga konstan terhadap PDRB provinsi sumatera utara pada tahun 2008-2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4

PDRB KOTA MEDAN TAHUN 2008-2009 MENURUT HARGA KONSTAN

No	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012
No	Sektor	Rupiah (juta)	%	Rupiah ( juta )	%	Rupiah ( juta )	%	Rupiah ( juta )	%	Rupiah ( juta )	%
1	Pertanian	707.706	2,34	733.270	2,34	771.326	2,15	792.911	2,06	849,528	2,05
2	Pertambangan dan penggalian	656	0.00	575	0,00	553	0,00	550	0,00	546	0,00
3	Industri pengolahan	4.344.558	14,80	4.514.290	14,41	4.792.159	13,38	4.960.372	12,86	5.144.016	12,39
4	Listrik dan air bersih	423.393	1,44	438.570	1,40	497.662	1,39	519.214	1,35	532.917	1,28
5	Kontruksi	3.205.063	10,92	3.463.840	11,05	4.005.474	11,18	4.308.777	11,17	4.612.724	11,11
6	Perdagangan, hotel, restoran	7.703.590	26,24	8.134.630	25,96	9.584.505	26,76	10.449.371	27,09	11.238.275	27,07
7	Angkutan/ komunikasi	5.813.393	19,81	6.287.380	20,07	7.346.133	20,51	7.914.575	20,52	86.191.361	20,76
8	Keuangan , Persewaan, Dan Jasa Persewaan	4.158.054	14,17	4.553.210	14,53	5.133.721	14,33	5.559.346	14,52	6.084.628	14,65
9	Jasa	2.996.511	10,21	3.208.580	10,24	3.690.691	10,30	4.031.119	10,45	4.437.727	10,69
	Total	29.352.924	100	31.334.345	100	35.822.225	100	38.576.234	100	41.519.320	100
	Pertumbuhan		8						8		8

Tabel 4.5

PDRB SUMATERA UTARA TAHUN 2008-2009 MENURUT HARGA KONSTAN

N0	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	HB	HK
										(Rp)	%
1	Pertanian	25,300,637	23.83	26,526,925	23,78	28,040,199	23,60	29,390,578	23,22	30,778,670	22,89
2	Pertambangan Dan Penggalian	1,304,347	1.23	1,322,983	1,19	1,400,653	1,18	1,494,851	1,18	1,525,316	1,13
3	Industri Pengolahan	24,305,227	22.89	24,977,109	22,39	26,105,212	21,97	26,548,662	20,97	27,513,096	20,45
4	Listrik Dan Air Bersih	772,943	0.073	816,005	0,73	872,145	0,73	943,754	0,75	976,090	0,73
5	Konstruksi	7,090,648	6.68	7,554,365	6,77	8,066,154	6,79	8,754,627	6,92	9,348,160	6,95
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	19,515,523	18.38	20,575,432	18,44	21,919,338	18,45	23,693,426	18,72	25,416,772	18,89
7	Angkutan/ Komunikasi	9.883,239	9.31	10,630,443	9,53	11,633,899	9,79	12,799,427	10,11	13,856,597	10,31
8	Keuangan , Persewaan, Dan Jasa Persewaan	7.479,836	7.04	7,939,209	7,12	8,795,146	7,40	9,992,485		11,111,510	8,26
9	Jasa-Jasa	10.519,959	9.91	11,216753	10,05	11,976,155	10,08	12,969,811	7,89	13,947,739	10,27
	Total	106,172,360	100.00	111,559,225	100,00	118,808,903	100,00	126,587,622	10,25	134,463,949	100,00
									100.00

SUMBER : PDRB KOTA MEDAN DAN PDRB SUMATERA UTARA 2008-2012

Tabel 4.6

Nilai LQ Setiap Sektor Usaha Tahun 2008-2012

N0	Sektor	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	0,01	11,85	9,34	0,08	11
2	Pertambangan Dan Penggalian	0,0001	0,01	154	142	131
3	Industri Pengolahan	15,46	15,92	1,61	0,6	0,6
4	Listrik Dan Air Bersih	7	7	19,71	1,42	1,42
5	Konstruksi	0,15	6,09	1,83	1,83	30,5
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	7,03	7,36	1,44	1,5	1,5
7	Angkutan/ Komunikasi	4,89	4,75	0,68	2	0,7
8	Keuangan , Persewaan, Dan Jasa Persewaan	5	5,07	2	0,14	1,75
9	Jasa-Jasa	0,99	0,90	1	1	1,11
	PDRB	40,6201	58,95	191.61	150,57	5,31

Sumber : Kompilasi Pdrb Kota Medan Dan Sumatera Utara 2008-2012

4.2.18 Isu Permasalahan Pembangunan Kecamata Medan Belawan

4.2.18.1 Isu dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Medan Belawan

Pada dasarnya isu dan permasalahan yang terjadi dalam penataan ruang dan lingkungan di Kecamatan Medan Belawan terdiri dari isu dan permasalahan yang terjadi di masing-masing 6 (enam) Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Belawan Bahari

2. Kelurahan Belawan II

3. Kelurahan Bagan Deli

Namun berdasarkan kajian dari hasil jaring aspirasi masyarakat, observasi lapangan maupun hasil analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa isu permasalahan yang secara umum terjadi di beberapa atau keseluruhan kelurahan sehingga dapat dikategorikan sebagai permasalahan tingkat kecamatan. Isu dan permasalahan yang terjadi di tingkat kecamatan tersebut antara lain :

4.2.18.2Isu dan Permasalahan Pembangunan Kelurahan Belawan Bahari

Kondisi lapangan dan isu/permasalahan Kelurahan Belawan Bahari berupa pemukiman kumuh, dan drainase. Masukan – masukan dari masyarakat terdiri dari pembangunan/perbaikan drainase, pembuatan benteng/tanggul air pasang, penataan hutan bakau, penempatan lokalisasi tangkahan boat untuk nelayan kecil. Gambar – gambar di bawah ini menunjukkan isu dan permasalahan – permasalahan di hampir setiap lingkungan di Kelurahan Belawan Bahari. Untuk lebih jelasnya mengenai permasalahan – permasalahan yang ada di Kelurahan Belawan Bahari.

4.2.18.3Isu dan Permasalahan Pembangunan Kelurahan Belawan II

Hasil survei dari isu/permasalahan di Kelurahan Belawan II terdiri dari banjir/air pasang, drainase yang rusak, jalan rusak, fasilitas umum dan sosial kurang, dan terdapatnya bangunan liar (terciptanya kawasan kumuh). Masukan – masukan dari masyarakat terdiri dari pengadaan/perbaikan sarana dan prasarana (jalan, drainase, TPS, sistim hidran), perbaikan/pembangunan fasilitas umum dan sosial (fasilitas olah raga/RTH, pasar tradisional, dan penertiban bangunan liar). Gambar – gambar di bawah ini menunjukkan isu dan permasalahan – permasalahan di hampir setiap lingkungan di Kelurahan Belawan II. Untuk lebih jelasnya mengenai permasalahan – permasalahan yang ada di Kelurahan Belawan II.

4.2.18.4Isu dan Permasalahan Pembangunan Kelurahan Bagan Deli

Kelurahan Belawan Deli dengan isu dan permasalahan terdiri dari pemukiman kumuh, drainase, penerangan lampu jalan, dan penataan Hutan Mangrove. Masukan-masukan dari masyarakat terdiri dari perbaikan/pengadaan fasilitas umum dan sosial (mesjid, pendidikan, olah raga/rekreasi dan perkuburan umum. Gambar – gambar di bawah ini menunjukkan isu dan permasalahan – permasalahan di hampir setiap lingkungan di Kelurahan Belawan Bagan Deli. Untuk lebih jelasnya mengenai permasalahan – permasalahan yang ada di Kelurahan Bagan Deli.

4.2.18.5Potensi dan Permasalahan Kecamatan Medan Belawan

Pada dasarnya potensi dan permasalah Kecamatan Medan Belawan dari 3 Kelurahan :

1. Kelurahan Belawan Bahari

2. Kelurahan Belawan II

3. Kelurahan Bagan Deli

Umumnya potensi dan permasalahan di setiap Kelurahan dan lingkungan Mempunyai kaitan yang sama, terdiri dari pemukiman kumuh, drainase rusak/tersumbat/mampet, banjir/air pasang, pasar, kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan/(fasilitas umum dan fasilitas sosial), lampu penerangan, RTH/Olah Raga, Kuburan, Pengelolaan Persampahan/TPA, sistem hidran (pemadam kebakaran), jalan rusak dan penanganan/penggelolaan hutan mangrove/bakau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari kecamatan medan belawan khususnya kelurahan bahari, belawan II, dan bagan deli dapat kita simpulkan bahwasannya sebagian besar masyarakat pesisir masih hidup dibawah garis kemakmuran. Padahal potensi laut yang dimiliki oleh Indonesia sangat melimpah baik berupa potensi sumberdaya laut yang dapat diperbaharui seperti, perikanan laut yang luar biasa, baik dari segi kuantitas maupun diversitas, potensi terumbu karang dan rumput laut. Sama halnya dengan potensi sumber daya laut yang tidak dapat diperbaharui pun melimpah seperti, minyak bumi, mineral dan bahan tambang yang besar. Selain itu, laut Indonesia pun berpotensi sebagai tempat pariwisata bahari yang dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir pantai guna meningkatkan taraf hidup mereka. Dapat kita lihat pada wilayah study kami, kecamatan medan belawan, khususnya kelurahan bahari, belaawan II, dan bagan deli, taraf hidupnya masih jauh dari layak, karna masih kurangnya sarana dan prasarana, juga fasilitas transportasi yang cukup untuk mendukung kebutuhan hidup masyarakat setempat, baik sehari-hari maupun untuk pekerjaan penduduk setempat

Oleh karena itu upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk pemerdayaan masyarakat pesisir pantai guna meningkatkan taraf hidup mereka antara lain dengan melakukan sosialisasi yang diharapkan meraka akan menyadari potensi besar yang dimiliki laut itu sendiri. Pemerintah pun dapat secara berkelanjutan agar program yang telah dilaksanakan lebih melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kecamatan medan belawan khususnya kelurahan bahari, Belawan II, dan bagan deli berjalan dengan baik dan dapat berkembang guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir pantai. Rata-rata pekerjaan masyarakat di kecamatan belawan, kelurahan bahari, belawan II, dan bagan deli adalah pedagang dan nelayan.

5.2 Saran

Bagi Masyarakat, agar masyarakat menyadari bahwa “Laut di Indonesia” memiliki potensi besar untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kemakmuran serta taraf hidup masyarakat pesisir pantai.
Bagi Pemerintah, agar pemerintah dalam hal ini Departemen serta Dinas Kelautan dan Perikanan dapat melaksanakan dan mengontrol semua program ataupun modal yang telah diberikan kepada masyarakat pesisir pantai. Pemerintah pun diharapkan haruslah melakukan pendampingan terhadap masyarakat pesisir pantai dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka secara bekelanjutan.
Masih banyak nelayan yang masih kurang pengetahuan dan peralatan yang baik dalam mencari ikan sehingga membuat mereka memiliki penghasilan pas-pasan, diharapkan kepada pemerintah setempat memberi bantuan kepada nelayan yang ada di daerah kecamatan belawan berupa pengetahuan, sosialisasi langsung, dan memberkan alat-alat yang memadai dalam proses menangkap ikan, karna sebagian besar penduduk belawan adalah nelayan, yang mungkin dapat member perubahan yang baik dalam hal ekonomi

4. Membantu mengarahkan dan menyediakan tempat pembuangan akhir (limbah) hasil produksi industri yang ada di kecamatan belawan

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Rabu, 04 November 2015

Kawasan Pesisir diKecamatan Medan Belawan